Jelang Pemilu 2024 Bawaslu Kota Kediri Gelar Koordinasi Deteksi Awal Pemetaan Kerawanan

KOTA KEDIRI - Bawaslu Kota Kediri melaksanakan rapat kordinadisi deteksi awal pemetaan menjelang Pemilu 2024 bersama awak media dan dinas terkait. 

Kegiatan ini berlangsung di Hotel Grand Surya Jalan Dhoho Kota Kediri, Rabu (14/12/2022) pukul 09.30 WIB. 

Baca juga: Anies Baswedan: Subsidi Harus untuk Kendaraan Umum Berbasis Listrik, Bukan untuk Orang Mampu

Kegiatan ini bertujuan untuk memetakan kerawanan sejak awal dengan bersinergi dengan semua pihak untuk melakukan pengawasan bersama-sama. 

Hadir dalam kegiatan ini, Ketua Bawaslu Kota Kediri, Anggota Bawaslu, Ketua KPU Kota Kediri, Komisioner KPU Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM Wahyudi, Camat, Kesbangpol, Anggota Polri dan menghadirkan dua nara sumber Taufik Alamin Dosen IAIN Kediri dan Machmud Suharmono dari Wakil PWI Jatim. 

Baca juga: Tony Rosyid: Pertarungan Istana vs KPP, Kenapa Harus Hidup-Mati?

Kepala Bawaslu Kota Kediri Mansur kepada wartawan mengatakan, bahwa hari ini memasuki tahapan penetapan partai politik oleh KPU RI dan sekaligus penetapan nomor urut. Kami sebagai Bawaslu siap mengawasi peserta parpol yang telah ditetapkan. 

"Dikarenakan, setelah ditetapkan peserta parpol ini, tidak boleh lagi bersosialiasasi secara umum dengan aturan-aturan yang ada. karena sosialisasi yang dilakukan otomatis mencuri start kampanye di luar jadwal, " ucap Mansur. 

Baca juga: Pertahankan NKRI, FAMII Ajak Elemen Bangsa Jaga Kesatuan

Lanjut Mansur untuk penetapan tahapan kampanye dimulai 28 Nopember 2023 nanti. Sehingga selama rentang waktu yang lama, kalau mau melakukan sosialisasi kalau mengacu peraturan Bawaslu yang lama, selama tidak mencantumkan gambar partai dan no urut partai ini masih kategori sosialisasi. 

Akan tetapi, dalam sosialisasi ada gambar partai dan nomor urut partai ini masuk kategori curi start kampanye. 

Baca juga: Pratiwi Supra Dini, SH, MKN, Puteri Asal Bengkulu yang Pemberani, Tangguh dan Kreatif

"Bawaslu dalam melakukan pengawasan dengan cara pendekatan persuasif yang diutamakan pencegahan, sehingga kita lakukan kordinasi dengan parpol, agar tidak melakukan kampanye yang dimaksud, " ucapnya. 

Pihaknya juga melakukan pengawasan daftar pemilih dengan cara pemetaan potensi pemilih yang tidak diakomodir. Seperti, kelompok disabilitas atau waria. Kita lakukan sosialisasi agar masuk di DPT. 

Baca juga: Pusporini Minta PPK Baru Dilantik Miliki Integritas dan Profesional

Kita juga turun ke kelurahan melakukan pencegahan tentang bahaya politik uang tentang bahaya politik uang. Kita berusaha agar paling tidak masyarakat semakin sadar tidak permisif lagi terhadap politik uang. 

"Kedepan dalam melakukan pengawasan ini nanti akan melibatkan banyak orang sebagian dari pengawasan partisipatif, "jelas Mansur. 

Mansur juga menambahkan bahwa kita juga melakukan pengawasan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual parpol. Kita juga diberi akses oleh KPU RI untuk masuk verifikasi administrasi melalui Sipol, sehingga kita bisa mendeteksi sejak awal apa yang dilakukan KPU kita bisa monitor. 

Selama ini tidak temuan terkait hal itu. Tapi, ketika ada temuan pelanggaran akan menunggu 7 hari mulai masuk register. Jika terbukti ada pelanggaran ada sanksi ancaman 1 tahun penjara.

Dikatakan Mansur ada hal yang harus dibedakan, kalau partai politik dengan mencantumkan no urut dan gambar ini kategori kampanye. 

Baca juga: Alex Wibosono: Di Tangan Anies Baswedan, Indonesia Punya Harapan

"Tapi kalau ada Bacaleg berarti belum ditetapkan sebagai Caleg kalau melakukan kampanye belum dikatakan mencuri start, "tutup Mansur.